Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat ini memiliki peran penting untuk menegakkan kehormatan dan marwah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara. Masyarakat termasuk anggota DPR sangat berharap Alat Kelengkapan Dewan ini dapat mengemban tugasnya, terutama memeriksa pengaduan Menteri ESDM sesuai prosedur dan adil.

"Kita beri kesempatan kepada MKD untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik tersebut secara prosedural, adil dan kemudian umumkan hasilnya secara terbuka kepada publik. Dengan cara itu DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya dihadapan publik," kata anggota Komisi IV Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/15).

Ia menambahkan pembentukan MKD adalah bentuk dari kesadaran dari anggota DPR tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran etik oleh oknum. Publik diharapkan dapat menantikan proses pemeriksaan yang akan dilakukan untuk membuktikan ada atau tidak pelanggaran etik.

"Siapapun yang melanggar harus diproses di MKD dan selama ada bukti kuat pasti ada sanksi yang terukur," tegas Muzammil yang pada periode sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR.

Secara khusus ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melaporkan oknum anggota DPR yang diduga telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di tengah proses negosiasi perpanjangan kontrak karya PT Freeport. 

"Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemberantasan mafia energi dan migas yang jelas merugikan rakyat.  Kita dukung Menteri ESDM karena pengaduan ini sudah sesuai UU MD3, apalagi laporan ini dilakukan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya," pungkas Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum dan Keamanan  ini. (iky) foto: ibnur/parle/hr